Kegiatan Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Swadaya Masyarakat

Warga Masyarakat melaksanakan padat karya tunai sekaligus berswadaya terhadap pembangunan di kampung

Mekarjaya.desa.id  │3 September 2018 │ Berdasarkan surat  keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri tentang penggunaan dana desa untuk program padat karya tunai merupakan program untuk tahun anggaran 2018 yang bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat miskin agar secara langsung dapat menikmati manfaat dana desa tersebut untuk diri dan keluarganya. Sungguh sebuah program yang mulia yang di keluarkan oleh tiga kementrian untuk memperbaiki pendapatan dan ekonomi warga secara nasional.

Kegiatan Pengurugkan Bendungan/ Embung

Namun dalam kenyataan di lapangan tentunya banyak menemukan kendala hal ini sesuatu yang wajar mengingat sebuah kebijakan publik tidak akan terlepas dari pro dan kontra, oleh karenanya keterbukaan dan kedewasaan Pemerintah menyikapi hal ini tentunya sangat dibutuhkan mengingat luas wilayah dan keadaan geografis kultur dan budaya setiap desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangatlah beragam, sehingga Pemerintah tidak bisa melakukan penyeragaman secara sepihak. Sudah saatnya Pemerintah bersikap Bijaksana sebuah program dapat atau tidak dijalankan di desa tentunya harus melihat hal tersebut diatas, sepanjang desa mampu memberikan argumen yang mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya sah-sah saja untuk tidak menjalankan program Pemerintah (SKB 3 menteri) atau tidak menjalankannya.

Warga Masyarakat Bekerja Dengan Peralatan Manual

Dan pada tahun 2018 hal ini akan banyak yang terjadi mengingat keluarnya atau sosialisasi akan regulasi 3 menteri ini momennya kurang tepat dalam arti terlalu dekat bahkan terlambat dengan waktu penyusunan RKP-Kam bahkan APBKam sehingganya dalam perencanaan pembangunan kurang maksimal desa hanya berupaya memasukan HOK 30% dari anggaran secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kondisi di lapangan, sehingga pada saat akan di realisasikan barulah Tim Pelaksana Kegiatan kebingungan karena hasil dari penggunaan tenaga manusia dan tenaga mesin atau alat tentunya memiliki spesifikasi dan efisiensi yang berbeda. Dalam satu sisi TPK memahami apa yang menjadi keinginan Pemerintah namun disisi lain TPK juga memahami bahwa penggunaan dana desa yang tidak memperhatikan aspek efisiensi juga berpotensi menjadi temuan yang mengarah pada mark-up anggaran dan beresiko di ranah hukum.

Bekerja dengan santai namun pasti, perlahan namun pasti

Itulah kendala-kendala yang di hadapi Pemerintahan desa dalam menyikapi SKB 3 menteri, dengan kondisi tersebut janganlah saling mencari kambing hitam namun kesalahan dimana marilah sama-sama kita saling intropeksi agar kesalahan dalam pengambilan kebijakan tidak menjadi buah simalakama di kemudian hari.

Panjang Bendungan berkisar 35-40 meter dengan lebar sekitar 5 meter

 

About mekarjaya 112 Articles
Admin Desa

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan